Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah salah satu Badan Publik di Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap Informasi Publik yang berkaitan dengan bidang pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan kolaboratif adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008, Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Walikota Surakarta nomor 067.05/21.1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta. Kelurahan Banyuanyar sebagai salah satu Badan Publik Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta melalui Keputusan Lurah Banyuanyar nomor: KI/031/III/2022

Informasi tentang Profil Badan Publik meliputi:

Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap

Kedudukan/ domisili Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berkedudukan di Kantor Kelurahan Banyuanyar, Jalan Adisumarmo No. 163 Surakarta, Telp. (0271) 729607

Visi dan Misi

Struktur Organisasi

 

Tugas dan Fungsi

  1. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
  3. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
  5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

LHKPN