Dasar Hukum

📚 Dasar Hukum PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

• Merupakan dasar utama penyelenggaraan keterbukaan informasi.

• Mengatur hak masyarakat atas informasi, kewajiban badan publik, jenis-jenis informasi, dan mekanisme permohonan serta penyelesaian sengketa informasi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

• Menjabarkan lebih teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

• Mengatur pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, termasuk kewajiban membentuk PPID di setiap badan publik.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo):

• Permenkominfo No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Kominfo.

• Permenkominfo No. 14 Tahun 2016 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

  • Memuat standar layanan, mekanisme permohonan, dan penyediaan informasi publik yang harus dipenuhi oleh PPID.

4. Peraturan Komisi Informasi (PerKI):

• PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

  • Mengatur jenis informasi publik, waktu penyediaan, biaya, prosedur permohonan, dan keberatan.

• PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (pembaruan dari PerKI 1/2010).

5. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah

• Setiap pemerintah daerah biasanya menetapkan peraturan tersendiri tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas PPID di wilayahnya masing-masing.